Pendidikan

UJIAN NASIONAL UNTUK APA?

Maraknya berita tentang jual beli soal dan beredarnya kunci jawaban Ujian Nasional SMA dan SMP semakin mempertegas adanya jarak atau kesenjangan antara pengambil kebijakan dan realitas dunia pendidikan Indonesia.

Kebijakan pemerintah yang setiap tahun senantiasa meningkatkan standar kelulusan, diikuti dengan ragam upaya kalangan dunia pendidikan untuk mengimbangi dan dapat meluluskan peserta ujian dengan cara apapun. Artinya, kondisi yang ada sekarang sebenarnya bisa dipahami sebagai sesuatu yang secara laten memang ada di dunia pendidikan kita sejak lama sekali.

Bahwa sekarang terekspos sedemikian rupa, hal ini disebabkan kemudahan penyebaran informasi dan semakin mudahnya akses ke sekolah. Pada masa lalu, pengawas ujian yang di-“oplos” antar sekolah masih memungkinkan membuka permainan dan kemudahan dengan harapan sekolah asal pengawas itu juga diberi “keleluasaan” oleh pengawas dari sekolah lain yang ditugaskan disana. Lalu akar persoalannya apa?. Kalau melihat penyebaran kasus kebocoran soal dan kunci jawaban, sekilas terlihat bahwa sebagian besar muncul di kota menengah dan kota kecil. Bisa jadi karena :

• Model soal pada Ujian Nasional “sangat metropolis”, dalam arti sangat relevan dengan kelengkapan sarana/prasarana pendidikan di kota. Bagi sekolah pinggiran yang miskin, model kurikulum yang ada tidak mungkin ditransfer kepada peserta didiknya secara utuh akibat keterbatasan sarana/prasarana pendidikan
• Keberdayaan murid dalam melengkapi penunjang belajarnya lebih mudah dan mampu di kota, karena secara ekonomi mereka rata-rata lebih baik. Kalaupun tidak memiliki sendiri, akses dan keberadaan perpustakaan rata-rata lebih baik di kota
• Pendidik terbaik ada di kota. Meski ada beberapa penghargaan kepada guru di daerah terpencil, toh ujian nasionalnya tidak ada yang khusus daerah terpencil

Walhasil, model pelaksanaan ujian nasional sangat perlu di evaluasi secara menyeluruh agar pemerintah benar-benar dapat memberdayakan rakyat, bukan sekedar meningkatkan prestise karena telah mampu meningkatkan standar kelulusan. Jangan-jangan sama dengan kondisi suatu Kabupaten yang pernah deklarasi Bebas Buta Aksara, nyatanya saat Pemilu yang baru lalu sangat menyolok terlihat bahwa masyarakat yang buta aksara sebenarnya masih sangat tinggi….

Contrengan 2009

KOMITMEN PEMILIH DALAM PEMILU

Ketika tulisan ini dibuat, penghitungan hasil suara Pemilu masih berlangsung, namun sebagian besar caleg sudah ada pada titik putus asa melihat bagaimana sepak terjang para tim sukses dalam hari-hari tenang Pemilu.

Suasana malam yang sepi tiba-tiba saja menjadi meriah dengan lalu lalang sepeda motor lengkap dengan tas plastik berisi amplop berisi uang. “Silaturrahim” yang biasanya berakhir sebelum jam sepuluh mendadak molor menjadi sampai jam 00.00 tengah malam atau bahkan lebih.

Prediksi suara dalam hitungan angka, mendadak jungkir-balik dalam tiga hari terakhir menjelang hari H pemilihan.

Menoleh ke media massa pada masa pra dan berlangsungnya kampanye, banyak suara-suara miring terhadap keberadaan sebagian besar anggota legislatif yang dianggap terlalu cepat kaya dan sama sekali tidak memiliki komitmen kerakyatan yang note bene adalah kelompok yang diwakilinya. Kasus korupsi dan sejenisnya adalah berita akrab yang menghiasi hari-hari hampir seluruh media massa.

Lalu cobalah kita tarik suatu garis dari dua realitas ini. Anggota legislatif yang baik diharapkan memiliki komitmen kuat terhadap yang diwakili, tapi mereka tidak pernah atau sangat sedikit mandapatkan komitmen dari calon pemilihnya. Kelompok atau komunitas yang semua siap dan menyatakan mendukung tiba-tiba berbelok dukungan pada detik-detik terakhir.

Rakyat mengharapkan wakil yang jujur, namun agar terpilih mereka ditawari untuk melakukan cara-cara tidak jujur agar terpilih. Maka sebenarnya, citra buruk legislatif sebenarnya memang telah dibangun dan dipupuk rakyat sejak mulai memilihnya

Pada akhirnya, harus kita yakini, bahwa sesuatu yang baik, harusnya dimulai dengan niat yang baik dan cara yang baik

Refleksi Pemilu 2009

Siapa melihat siapa?

Apakah yang kita harapkan dari Pemilu? Tentu adalah terbukanya ruang partisipasi masyara

Refleksi PEMILU 2009

SANG WAKIL

dan ironi keterwakilan

Kata “wakil” menunjuk pada makna pendelegasian, entah itu wewenang, kewajiban, hak, dan semacamnya serta bermakna ketiadaan kehadiran langsung sang “pemeran utama”. Wakil Kepala Sekolah menjalankan sebagian peran kepala sekolah sesuai dengan bidang tugas yang diberikan kepadanya, wakil direkturpun demikian. Secara implisit terkandung makna inferioritas (kerendah-dirian), dimana sang wakil tetaplah dibawah sikil (dibawah kaki) dan selamanya, sepanjang seseorang menjadi wakil, dia tidak akan melebihi yang diwakilinya. Dalam pergaulan sosialpun, kehadiran seorang wakil, setinggi apapun dia diposisikan seperti yang diwakili, toh sang wakil tak akan pernah dipandang setara dengan yang diwakilinya.

Ada juga sebagian orang yang mewakili empati dan nuraninya sendiri. Dia berjuang untuk orang lain karena berangkat dari rasa keprihatinan, trenyuh, tidak tega, atau marah terhadap kesewenangan pihak yang kuat. Wakil jenis ini, tidak perlu imbalan materi, karena keberhasilan tujuan adalah segalanya dan merupakan imbalan yang sangat mahal dan berharga.

Kita juga temukan segelintir orang yang selalu “merasa wakil”. Kemana-mana selalu bergerak dengan kata “demi” dan “atas nama”, walau yang diatas namakan tidak tahu menahu dan bahkan kadang tidak rela. Motif mereka beragam, ada karena kebanggaan, tujuan pragmatis, atau karena memang ada yang salah dari sananya (sejenis penyimpangan kepribadian)

Saat-saat ini, kata wakil begitu memenuhi hari-hari dan lingkungan kita. Banyak tulisan, slogan dan kata-kata yang menunjukkan kesiapan banyak orang untuk menjadi wakil anda di kursi parlemen, baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)-RI, DPRD Propinsi, maupun DPRD kabupaten. Banyak janji manis, kalimat-kalimat idealisme dan ragam rayuan mohon dukungan. Ini tak lepas dari sistim konstitusi kita yang menuntut adanya perwakilan dari rakyat dengan maksud agar hak-hak, keinginan-keinginan, dan kebutuhan rakyat dapat disuarakan, dirumuskan, dan diperjuangkan melalui tangan kekuasaan yang dipegangnya.

Lalu yang terakhir ini wakil jenis apa? Wakil yang dibawah orang yang diwakilinya? Wakil yang idealis berdasar hati nurani? Wakil yang sekedar merasa wakil? Atau jenis lain lagi?. Karena dibalik keterwakilan ini, justru ada paradoks lain: bahwa dalam kenyataan kehidupan kita, ternyata strata sosial wakil rakyat itu justru lebih tinggi dari yang diwakilinya……

Refleksi Pemilu 2009

DIANTARA BELANTARA BANNER

Jika hari-hari ini anda berjalan-jalan, entah di jalan propinsi, jalan kabupaten, pun di jalan pelosok pedesaan, anda akan temukan kemeriahan baru dari kibaran atau kecerahan warna-warni banner para calon anggota legislatif dan bendera-bendera parpol yang terkesan sibuk menawarkan diri.

Puluhan, ratusan atau bahkan ribuan jenis, pose, dan kata-kata…semuanya menarik, baik menarik untuk anda ataupun –secara khusus—menarik buat yang memasangnya saja. Dari berbagai model tampilan foto, ada yang tampil birokratis, modis, necis, sampai ala artis. Ada yang bersorban, berdasi, senyum, nyengir, dan sebagainya.

Jika anda adalah seorang pengamat periklanan, anada mungkin akan menemukan beberapa kesulitan. Pertama, anda akan sulit mengklasifikasikan ragam jenis banner tersebut jika anda cari rujukannya di buku literatur anda, kedua, anda mungkin bingung dengan pilihan, isi, dan makna kalimat-kalimat panjang ataupun pendek yang menghiasi setiap banner itu, ketiga¸mungkin anda juga akan bingung target dan kemauan pemasang itu apa?

Foto adalah sarana yang tidak relevan untuk pengenalan diri caleg, karena format kertas suara tidak memuat foto caleg. Kalau dianggap sebagai media pengenalan diri sebagai calon wakil rakyat, memangnya mereka siapa kok masih perlu memperkenalkan diri? Apalagi mencoba memahami tongkrongan dan pose foto caleg, akan terlihat betapa mereka mencoba menafsirkan kemauan mereka dalam banner yang mereka buat, sekali lagi kemauan mereka, bukkan kemauan calon pemilih. Misalnya bersorban biar terlihat agamis..dan seterusnya.

Lalu pertanyaan berikutnya, yang anda mau apa dan siapa? Foto terbaik? Pose terbaik? Sebagaimana kontes dan pemilihan ratu sampul femina?… Dan anda akan semakin bingung pada kenyataan, bahwa diantara banyaknya banner itu, anda masih harus juga melihat banner promo dari sebuah operator layanan telepon selular…memang tak ada kaitannya, namun setidaknya ada satu hal yang sama-sama kita perlukan dari semuanya, baik caleg maupun layanan telepon selular: NYAMBUNG TERUS DIMANAPUN ANDA BERADA…!

Opini

Hasil Pilkada dan Sikap Membingungkan

ترجو النجاة و لم تسلك مسالكها

إن السفينة لا تجري على اليبس

Kau dambakan keselamatan, tapi engkau tak menempuh jalurnya
Sungguh bahtera tak kan pernah berlayar di daratan

والحق منصور وممتحن

فلا تعجب فهذي سنة الرحمن

Kebenaran itu akan menang dan mendapat ujian,
maka janganlah heran, sebab ini adalah sunnah ar-Rahman (sunnatullah)

Setelah pemilihan Bupati Bondowoso usai, dan muncul beberapa versi hasil penghitungan suara,muncul pula beberapa penyikapan dari para pasangan calon.

Yang paling ekstrem tentunya adalah sikap atraktif pendukung pasangan Salwa-Tohir, yang pada hari Jum’at siang, 25 Juli 2009 mengerahkan massanya untuk merayakan kemenangan.

Apa yang dilakukan sangat menarik sekali, dimana pasangan yang dimotori terutama oleh partai Islam P3 dan partai Islam moderat PAN, mengerahkan massa lengkap dengan taburan caci maki di sepanjang jalan.

Januarianto, sekretaris pemenangan pasangan ini, sebelumnya berkomentar di media bahwa hasil yang sah adalah hasil penghitungan dari KPU. Sementara KPU masih belum menghitung, massanya telah digerakkan untuk menyatakan menang.

Tim pemenangan pasangan ini juga memprotes pemkab yang telah melakukan quick count, padahal dalam pilpres yang lalu, semua partai tumplek-blek di pendopo dan mencermati penghitungan versi pemkab tanpa satupun yang protes.

Entah missi apa yang diusung tim dari pasangan ini, yang pasti untuk ukuran Bondowoso, asal ada uang bensin, gampang saja untuk mengajak orang konvoi ataupun melakukan demo.

Sekali lagi kita dihadapkan pada suatu akrobat demokrasi yang kurang mencerdaskan (atau bahkan pembodohan?). Rakyat yang kurang memahmi proses pilkada justru semakin disesatkan dengan sikap dan tindakan yang tidak semestinya.

Beredar desas-desus “maluku 2″ dari kelompok pendukung pasangan ini, merujuk kisruh pilkada Maluku Utara. Artinya ada penenaman semangat merombak hasil pilkada yang ditiupkan kepada para pendukung yang sebenarnya tidak atau belum memahami konteks persoalan yang terjadi.

Entah apa yang akan terjadi selanjutnya, Mudah-mudahan Allah

Refleksi

Sang Pemenang

Sebuah kompetisi memang memiliki ukuran dan parameternya masing-masing untuk mengukur sang pemenang. Pelari terdepan adalah pemenang dalam lomba maraton, sedang dalam lomba sepeda lambat justru yang paling belakang yang menjadi pemenangnya.

Akan halnya Pilkada Bondowoso, ukuran normatifnya adalah pasangan dengan perolehan suara terbanyaklah yang menjadi pemenang. Namun dalam konteks sosial kemasyarakatan, masih perlu waktu panjang untuk melahirkan kesimpulan siapa pemenangnya.

Sang Pemenang bisa jadi adalah masyarakat, karena telah memperoleh pimpinan daerah yang layak bagi kebutuhan-kebutuhannya. Sang Pemenang, bisa pula adalah sebuah rezim, yang hanya akan mengutamakan kepentingan kelompoknya tanpa perduli lagi kelompok masyarakat pemilih.

Atau dalam cara pandang berbeda, Sang Pemenang tak pernah ada..kenapa? Kalau melihat upaya habis-habisan sebagaian calon, bahkan ada yang terkesan kalap, dimungkinkan pilkada hanya melahirkan pemimpin yang tidak mungkin muncul sebagai Sang Pemenang. Mungkin dia adalah seorang pecundang yang memenangkan kompetisi, karena untuk mencapainya harus berdarah-darah dan habis-habisan. Biaya yang dikeluarkan menjadi tidak sebanding dengan apa yang secara normal akan diperoleh seorang bupati.

Pada langkah berikutnya, masyarakat juga menjadi pecundang, karena yang dipilihnya menjadi sibuk mencari upaya menutupi biaya (investasi?) yang telah dikeluarkan sang bupati saat pemilihan. Kondisi ini, kata pepatah : “Menang jadi abu, kalah jadi arang”.

Kalau ini yang terjadi, aranglah kita,

SOROTAN

PENCERDASAN POLITIK

Sahabat “gerbongmaut” yang turut menulis beberapa komentar dalam blog bondowosokita, baik pada halaman induk maupun pada taut tulisan ringan hasyim husnan dan taut pilkada bondowoso, mempersoalkan beberapa hal yang cukup menarik kita bahas. Diantaranya adalah tentang slogan kosong, visi-misi calon bupati-wakil bupati yang menurutnya kurang membumi, dan beberapa hal lain yang menjadi issu sentral seputar pilkada.

Mungkin sahabat kita ini termasuk diantara sedikit orang yang perduli tentang nasib rakyat Bondowoso, dimana pada saat yang sama, sebagian besar diantara kita justru sibuk mencari peluang mereguk keuntungan dari pilkada.

Kalau kita cermati, apa yang dipersoalkan sahabat “gerbongmaut” muaranya adalah pada kurangnya niat para elit politik untuk mencerdaskan calon pemilihnya (atau jangan-jangan elitnya memang tidak cerdas???).

Issu Putra Daerah misalnya,

OPINI

PERKAWANAN TRANSAKSIONAL

Kalau kita belajar sosiologi, pada bagian awal kita sudah dikenalkan dengan apa yang disebut dengan Interaksi Sosial, yaitu hubungan timbal balik antara dua individu atau lebih, bersifat positif, dan saling mempengaruhi. Sifat positif dalam definisi tersebut bermakna adanya kesadaran antara pihak-pihak yang berinteraksi, jadi jika dengan orang gila, interaksi sosial menjadi kekurangan syarat.

Di dunia nyata, perhubungan antar manusia sangat beragam bahkan bertingkat. Ada perhubungan karena kepentingan, perkawanan, juga persahabatan. Dan kondisi saling mempengaruhi antar orang tidak dapat dihindarkan.

Ada hal yang menarik jika kita melihat model perkawanan antar orang, terutama jika dikaitkan dengan lingkaran politik dan kekuasaan. Dimana tingkat hubungan manusianya mengalami proses pengembangan lebih jauh, dan melibatkan sisi-sisi materi yang terkadang malah bias jika dikaitkan dengan makna awal perkawanan.

Dalam kacamata penulis, ada perkawanan transaksional, dimana tingkat loyalitas antar individu serupa kontrak kerja perusahaan, semakin tinggi muatan materi yang terkandung di balik itu, semakin tinggi pula tingkat loyalitas yang melingkupinya.

Sosiologi memang membedakan jenis interaksi menjadi interaksi primer dan sekunder, interaksi primer adalah interaksi intens dan dalam seperti dalam keluarga dan tetangga, sementara yang primer bersifat lebih dangkal seperti bertemu orang di jalan atau di tempat umum lainnya . Namun terkait dengan perkawanan transaksional ini, intensitas dan kedalamannya menjadi relatif, tergantung muatan tadi.

Sifat saling mempengaruhi sebagai suatu sunnatullah dalam interaksi, memungkinkan adanya distribusi dan penularan sikap mental dari orang-orang yang berinteraksi, maka jadilah lingkar kekuasaan banyak tertulari model perkawanan transaksional ini.

Sebagai manusia yang memiliki lingkungan sosial, setiap person dan individu, membawa sikap mentalnya ke dalam lingkungan sosial kesehariannya, apa yang terjadi? Mutasi sikap mental besar-besaran tak lagi dapat dihindarkan, maka interaksi sosial kita hari-hari ini sungguh beribah sedemikian cepat menjadi dangkal dan bersifat sekunder..

Dan apakah yang akan terjadi pada masa depan? Sungguh sebuah keprihatinan yang nyata….

Refleksi

Amanah

Salah satu ciri kepemimpinan para Rasul adalah dimilikinya sifat AMANAH, yang secara harfiah bisa dimaknakan dapat dipercaya . Perwujudan sifat amanah seorang pemimpin ditandai dengan prilaku dan sikap kepemimpinan yang jujur, tidak khianat kepada yang memberi mandat kepemimpinan, juga menunaikan kepemimpinannya sesuai dengan mandat yang diberikan.

Dalam satu hadits disabdakan : addi al-amaanata ilaa mani I’tamanaka, wa laa takhun man khaanaka (tunaikanlah amanat pada orang yang telah memberimu amanat, dan janganlah kamu khianati orang yang berkhianat padamu). Maka jika kita sebagai seorang manusia diberi amanat oleh orang lain misalnya mengantar barang ke satu tempat dan kita telah menyanggupinya, maka bagi seorang yang benar-benar amanah, menitipkan pada orang lainpun adalah pantangan. Kalaupun hal itu tidak dapat dihindari, tetap harus disepakati dalam akad atau perjanjian awal.

Saat rapat paripurna DPRD tentang pengunduran diri pejabat kepala daerah karena akan mencalonkan diri dalam Pilkada, seorang anggota dari partai pengusung sang pejabat melakukan interupsi : “ apakah beliau telah pamit kepada Partai kita yang dulu telah mengusungnya? Apalagi sekarang diusung oleh partai lain?”, sidangpun ribut, walau akhirnya tetap diputuskan tidak ada hal yang perlu dipersoalkan lebih lanjut.

Di luar sidang, diskusi tetap hangat,